Social Icons

25 Juli 2014

DEMOKRASI PANCASILA YANG DILUPAKAN





Pancasila adalah Bahtera Nabi Nuh As, mengapa kita sebagai bangsa yang besar tidak mampu menerima warisan Pancasila, dan lebih suka melaksanakan demokrasi lain yang sudah jelas-jelas memberi peluang terjadinya kecurangan-kecurangan, demokrasi beaya tinggi yang rentan dengan suap-menyuap, menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan, dan semakin membebani rakyat yang sudah miskin menjadi bertambah miskin lagi ?



Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sudah dilupakan.  Sangat menyedihkan ketika kita berbangga hati mengenalkan ideologi Pancasila kepada dunia luar, namun di dalam negeri sendiri ideologi  negara sekaligus dasar falsafah bangsa itu diabaikan.


Kita lihat pada pemilu legislatif yang baru selesai dilaksanakan tanggal 9 April yang lalu. Seperti pemilu yang dilakukan sebelumnya di tahun 2009 dan tahun 2004, pesta-pesta demokrasi itu bukan pestanya Pancasla. Kita sedang belajar, jika tidak boleh dikatakan menjiplak, demokrasinya negara lain. Namun dari pemilu satu ke pemilu berikutnya, nuansanya tidak berubah,  selalu saja terjadi kecurangan atau pelanggaran terhadap aturan yang seharusnya ditaati. Aroma politik uang masih terjadi dan ditengarai semakin menjadi-jadi. Bila pada pemilu-pemilu sebelumnya politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang justru ada yang dipertontonkan secara vulgar.

Pada pemilu legislatif yang baru lalu, ada sekian puluh atau mungkin sekian ratus TPS yang  melakukan coblosan ulang.  Di Jawa Timur saja misalnya, lebih dari 44 TPS melakukan  coblosan ulang disebabkan tertukarnya surat suara. Dan di Blitar ada seorang Ketua KPPS yang nekad mencoblos 110 surat suara. Dia membawa pulang dua kotak suara ke rumahnya, dan lalu membuka gemboknya dengan kunci yang disegel, yang menjadi tanggung jawabnya. Dia mencoblos caleg dari dua konstestan pemilu,  masing-masing 55 surat suara. Menurut pengakuannya, perbuatan itu dilakukan karena simpatisan saja terhadap calegnya.  Sampai sekarang pemilu legislatif masih menyisakan banyak permasalahan.

Masyarakat sudah jenuh dengan berita soal kecurangan-kecurangan yang terjadi setiap pelaksanaan pemilu.  Bukan itu saja, setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) juga tidak lepas dari bumbu-bumbu kericuhannya.  Bahkan ada yang berbuntut panjang berupa suap-menyuap,  korupsi, dan nepotisme.


Tidak mampu menerima warisan Pancasila ?

Dan mari kita bicara soal korban-korban dari demokrasi yang dilaksanakan sekarang ini.  Korban-korban yang dimaksud di sini bukan para caleg yang gagal memperoleh dukungan suara, lalu menjadi stress berat, mungkin ada yang bunuh diri, atau keluarganya menjadi berantakan. Kita lihat justru mereka yang berhasil menjadi anggota legislatif baik di tingkat daerah,, propinsi, maupun di tingkat pusat. Juga mereka yang berhasil menduduki jabatan eksekutif, atau mereka yang berhasil menduduki jabatan penting di partainya.  Berapa banyak mereka itu yang  terlibat dalam kasus korupsi, dan akhirnya mengalami penderitaan lahir dan batin karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ?  Kebanyakan di antara mereka adalah tokoh-tokoh muda berbakat, yang semula diharapkan dapat menjadi pemimpin atau tokoh panutan di negeri ini.  Partai politik seharusnya bisa menjadi kawah candradimuka-nya tokoh-tokoh pemimpin dan panutan bangsa. Namun nampaknya yang terjadi sekarang ini masih jauh dari yang diharapkan.

Aneh tapi nyata,  ada yang sudah berhasil menduduki jabatan eksekutif untuk masa jabatan selama 5 tahun,  namun sebelum habis masa jabatannya mengikuti pemilihan jabatan yang lebih tinggi di daerah lain.  Dan  ketika berhasil memenangkan pemilihan, jabatan sebelumnya ditinggalkan tanpa menyadari bahwa jabatan lama sesuai jangka waktunya itu adalah suatu mandat atau amanah yang seharusnya didulukan. Kelihatannya sekarang ini pemahaman soal amanah kurang sekali,  padahal agama memerintahkan jika memilih pemimpin, pertama-tama pilihlah pemimpin yang amanah.

Mengapa kita tidak bisa melaksanakan demokrasi yang kita miliki sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Sebagai bangsa besar di dunia,  terbesar ke empat setelah Amerika Serikat, Tiongkok dan India,  apakah kita tidak mampu menerima warisan Pancasila,  suatu karya agung bangsa yang banyak dikagumi oleh para cendekiawan di dunia ?


Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa sendiri.  Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, digerakkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur bangsa sendiri. 

Demokrasi Pancasila berarti penerapan Sila ke-4 dari Pancasila, yaitu Kerakyatan  yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, yang dijiwai oleh sila-sila lainnya..  Dengan kata lain, rakyat Indonesia dalam melaksanakan hak-hak demokrasinya harus meyakini bahwa hak-hak itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Hak-hak itu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi martabat dan harkat kemanusiaan.  Hak-hak itu dilaksanakan bukan dengan cara curang yang bisa menimbulkan keonaran, permusuhan, dan perpecahan,  melainkan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia demi untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia,  dan demi untuk tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia dalam melaksanakan hak-hak politiknya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika diperhatikan, demokrasi Pancasila sebagaimana diuraikan di atas sudah mewadahi aspirasi demokrasi sebagaimana yang dipraktekkan di negara-negara maju sekarang ini. Sudah mewadahi tuntutan pemenuhan hak-hak asasi manusia.  Sudah mewadahi semua ide-ide faham demokrasi yang pernah ada di bumi ini.  Bahkan demokrasi yang kita miliki lebih lengkap dan lebih indah,  karena mengajak dan mendorong para pelakunya dalam melaksanakan hak-hak politiknya, pertama-tama harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kita, bangsa Indonesia sudah memiliki demokrasi itu, bahkan sudah pernah dilaksanakan.  Itu bagian dari sejarah bangsa, dan tercatat dengan baik walaupun catatan sejarah itu ‘ bukan dengan tinta emas ‘.  Bahwa penerapan demokrasi Pancasila di masa lalu dinilai gagal atau tidak berhasil, bukan berarti konsep demokrasinya salah. Adalah kewajiban kita semua untuk meluruskan yang salah, mengawal dan menjaga penerapannya sebaik mungkin, agar benar-benar bermanfaat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.




Fakta Hukum Joko Widodo selaku Gub DKI melanggar Sumpah Jabatan ketika maju sebagai Capres dalam Pilpres 2014, di mana ketika ditetapkan sebagai Capres belum mengundurkan diri dalam jabatannya

Berdasarkan Pasal 110 ayat 2 UU No.32 Tahun 2004, Sumpah Jabatan Kepala Daerah ( Gubernur,Walikota,Bupati ) tidak menyebut periode masa jabatan 5 tahun, namun dengan mengucapkan Sumpah/Janji : " ,,,,,menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ..." berarti WAJIB melaksanakan Pasal 110 ayat 3 '..memegang jabatan selama 5 ( lima ) tahun ... '. WAJIB pula melaksanakan semua undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah baku, termasuk peraturan tentang Pilkada yang membatasi masa jabatan 5 ( lima ) tahun, peraturan tentang Promosi Jabatan, dan sebagainya, Baca selengkapnya dengan klik image di bawah ini.







Share
 
Blogger Templates